Skip to main content
kpk, korupsi, cegah

Tim Korsupgah KPK: Hati-hati Gratisfikasi

Wanggudu, konaweutarakab.go.id - Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menekankan kepada para Inspektorat dan Kepala Bagian Hukum Pemda konawe utara, saat kunjungan kerja beberapa waktu lalu untuk lebih mengenal apa itu gratifikasi. Terlebih berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut jelas merupakan tindak korupsi.

Koordinator Tim Korsupgah KPK RI  mengatakan, memang gratifikasi selama ini dipandang sebagai hal yang membingungkan. Untuk itu, pihakya menilai perlu adanya pemahaman lebih lanjut terkat gratifikasi oleh pejabat yang berkaitan langsung, baik dalam pengawasan maupun koordinasi di lingkungan pemerintah daerah.

“Bimtek hari ini memberikan gambaran, sebetulnya mana dalam undang – undang yang dimungkinkan mana yang tidak. Output dari bimtek ini kita meminta kepada setiap daerah untuk membuat aturan tentang gratifikasi yang menjabarkan,” jelas Koordinator Tim Korsupgah KPK RI yang akrab dengan sapaan Coki, usai mengikuti pembukaan Bimtek Implementasi Pengendalian Gratifikasi.

Selanjutnya tambah Coki, setelah dilaksanakan Bimtek ini nantinya pada setiap daerah akan dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Tugas dari UPG ini adalah untuk memberikan sosialisasi dan mengelola laporan yang disampaikan masing – masing pejabat dan PNS (Pegawai Negeri Sipil).

“Memang berat ya, hukuman gratifikasi itu dalam undang – undang minimal 4 tahun penjara. Dengan bimtek ini kemudian mereka akan tahu mana yang masih dimungkinkan, terangnya.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.