Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat dan tenaga kerja melalui keikutsertaan aktif dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka Pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan se-Sulawesi.
Mewakili Bupati Konawe Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara Dr. Safruddin, S.Pd., M.Pd hadir langsung dalam kegiatan tersebut didampingi Kepala BAPPERIDA Kabupaten Konawe Utara Ir. La Ode Muhaimin, S.T., M.P.W. serta Kepala BKAD Kabupaten Konawe Utara Drs. Irwan. Kegiatan berlangsung di Aula Hotel Sahid Azizah Kendari dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari seluruh wilayah Sulawesi.
Kegiatan strategis ini turut dihadiri langsung oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si., GRCE, Kepala Kanwil Sulawesi Maluku BPJS Ketenagakerjaan Mintje Wattu, Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, serta Kepala BAPPERIDA dan Kepala BKAD se-Sulawesi.
Dalam kesempatan tersebut, pelaksanaan monitoring dan evaluasi difokuskan pada penguatan sinergi pemerintah daerah dalam mendukung program Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, khususnya dalam memastikan perlindungan bagi pekerja rentan, tenaga kerja informal, hingga aparatur non ASN melalui optimalisasi dukungan anggaran daerah.
Sekda Konawe Utara Dr. Safruddin menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara terus berkomitmen mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat pekerja. Menurutnya, program ini memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman dan perlindungan sosial bagi tenaga kerja, terutama terhadap risiko kecelakaan kerja maupun jaminan kematian.
“Kehadiran Pemerintah Daerah dalam kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan Konawe Utara dalam mendukung percepatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan bagi para pekerja,” ungkap Safruddin.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran program jaminan sosial ketenagakerjaan di masing-masing daerah, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mendorong capaian perlindungan sosial yang lebih optimal di wilayah Sulawesi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah di Sulawesi dapat semakin memperkuat komitmen dan langkah strategis dalam mewujudkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh, guna mendukung peningkatan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat pekerja secara berkelanjutan.